free stats 2017-2019, Ada Tambahan 98 Terpidana Mati Kasus Narkoba - kudiam.com

2017-2019, Ada Tambahan 98 Terpidana Mati Kasus Narkoba

Jambipos, Jakarta – Hukuman mati terhadap bandar besar narkoba akan terus dilakukan selama hukum positif Indonesia masih memperbolehkan. Dengan hukuman mati juga diharapkan dapat menimbulkan efek jera terhadap bandar-bandar besar narkoba. Kendati demikian, untuk melakukan eksekusi tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan semena-mena karena menyangkut keberlangsungan hidup seseorang yang tentunya tidak bisa dikembalikan.

Sebelum melakukan eksekusi mati, aparat penegak hukum juga harus dapat memastikan bahwa terpidana mati sudah benar-benar diberikan seluruh hak hukumnya. Celah inilah yang sampai dengan saat ini dimanfaatkan kuasa hukum maupun keluarga terpidana mati untuk terus mengulur-ngulur eksekusi.

Sepanjang periode tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2019, ada tambahan sedikitnya 98 terpidana kasus narkoba yang divonis hukuman mati oleh pengadilan. Jumlah tersebut terus bertambah seiring dengan masih ada banyaknya kasus-kasus narkoba lain yang masih berproses hukum.

Jaksa Agung M Prasetyo menegaskan, hingga saat ini hukum positif di Indonesia masih memberlakukan hukuman mati untuk beberapa kejahatan tertentu. Di antaranya seperti kejahatan luar biasa narkoba, pembunuhan berencana, hingga terorisme.
Karena itu, berdasarkan hukum positif yang ada, hakim bisa menjatuhkan hukuman mati sesuai dengan bukti dan fakta yang ada, yang tentunya dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, kesungguhan dan keterbukaan dan tidak bisa sembarangan.

“Semua proses dilakukan secara terbuka, secara terukur, secara objektif, profesional, dan proporsional. Semua hak hukum (tereksekusi mati) pasti diberikan. Termasuk pada saat menghadapi eksekusi, baru akan kita laksanakan setelah semua hak hukumnya dipenuhi,” kata M Prasetyo, Kamis (28/3/2019).

Hak hukum yang dimaksud adalah terpidana bisa mengajukan banding ke pengadilan tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung. Bahkan terpidana bisa mengajukan peninjauan kembali jika memang mempunyai bukti baru, termasuk meminta grasi dan ampunan kepada presiden. “Setelah semuanya itu terpenuhi, baru penegak hukum bisa menuju ke tahap selanjutnya, yakni pelaksanaan hukuman matinya,” ujar M Prasetyo.

See also  Konsumen Minta Insang Lele di Pecal Lele “Poncowarno” Dibuang

Hingga saat ini Kejaksaan Agung sendiri belum bisa memastikan kapan eksekusi terpidana mati tahap IV dilakukan. M Prasetyo menilai, para terpidana mati juga terus mengulur waktu eksekusi dengan menggunakan hak hukum. Di satu sisi, undang-undang (UU) yang ada juga memberikan peluang.

Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi juga memberikan peluang para terhukum mati menguji vonis melalui Peninjauan Kembali (PK) lebih dari satu kali. Selain itu, tidak adanya batas waktu pengajuan grasi juga menjadi kendala tersendiri bagi pelaksanaan eksekusi mati para bandar narkoba.

M Prasetyo mengatakan hukuman mati di Indonesia masih harus dilakukan melihat bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan yang memang layak dihukum mati. Salah satu bukti kekonsistenan Indonesia dalam upaya perang terhadap peredaran narkoba adalah mengeksekusi mati bandar narkoba yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Amnesty International Indonesia sendiri mencatat, pengadilan di Indonesia telah menjatuhkan sebanyak 84 vonis hukuman mati sepanjang tahun 2017 hingga akhir 2018. Dari jumlah itu, sebanyak 47 vonis dijatuhkan pada 2017 dan sisanya sepanjang 2018.
Vonis terbanyak terjadi pada tahun 2016 yaitu 60 kasus. Sementara pada 2015, jumlahnya menurun menjadi 46 vonis. Kemudian, untuk tahun 2014, terdapat 6 vonis yang dijatuhkan, 16 vonis di tahun 2013, dan 12 vonis hukuman mati sepanjang tahun 2012. Hingga saat ini, ada sedikitnya 300 terpidana mati yang menunggu dieksekusi.

Sumber: Suara Pembaruan

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.