free stats Dana Bagi Hasil Cukai, Apa Manfaatnya? - kudiam.com

Dana Bagi Hasil Cukai, Apa Manfaatnya?

Jambipos-Cukai? pernah mendengar kata “cukai”? apa itu cukai? mungkin kebanyakan orang apabila mendengar kata “cukai” maka yang terlintas dipikiran mereka adalah rokok. Ternyata bedasarkan Undang-undang No 39 tahun 2007 tentang Cukai, bahwa cukai adalah pungutan negara terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu.

Karakteristiknya berupa konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Sedangkan barang-barang yang dikenakan cukai di Indonesia seperti rokok atau hasil tembakau, minuman keras atau minuman beralkohol, dan etil alkohol.

Pemerintah yang bertanggung jawab atas penerimaan cukai adalah Kementerian Keuangan, dalam hal ini adalah Bea Cukai. Sejalan dengan Undang-undang No 39 tahun 2007 tentang Cukai , maka atas penerimaan cukai tersebut, pemerintah akan  memberikan dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau (CHT) kepada setiap provinsi dan kabupaten/kota penghasil cukai dan/atau penghasil tembakau termasuk kabupaten/kota nonpenghasil. Besaran DBH CHT dihitung menggunakan formula 2% dari penerimaan CHT. Artinya apabila pendapatan CHT naik, maka besaran DBH CHT juga akan naik.

DBH CHT diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional dengan besaran minimun 50% dari alokasi DBH CHT yang diterima oleh setiap daerah. Selain itu DBH CHT juga digunakan untuk mendanai lima program utama seperti peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai (BKC) ilegal. Program-program tersebut nantinya akan disinkronkan dengan program yang didanai dari APBD.

Pertama, program peningkatan kualitas bahan baku. Program ini meliputi kegiatan seperti penerapan pembudidayaan tembakau, penanganan panen dan pasca panen, dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau, penumbuhan dan penguatan kelembagaan, penerapan inovasi teknis, dan pengembangan bahan baku tembakau untuk impor dan ekspor. Program peningkatan bahan baku ini dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten/kota penghasil cukai dan/atau penghasil tembakau.

See also  Restorasi Ekosistem Menjadi Solusi Minimalkan Bencana Lingkungan dan Kemiskinan

Kedua, program pembinaan industri. Program ini meliputi pembentukan industri tembakau, fasilitasi kepemilikan HAKI, pemetaan industri hasil tembakau, pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM pada usaha industri hasil tembakau skala kecil, pengembangan dan fasilitasi untuk pabrik yang berorientasi ekspor, dan penyediaan tempat uji kompetensi bagi industri hasil tembakau kecil. Program pembinaan industri ini juga dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten/kota penghasil cukai dan/atau penghasil tembakau.

Ketiga, program pembinaan lingkungan sosial. Program ini meliputi kegiatan di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan lingkungan hidup. Sebagai contoh pada program pembinaan lingkungan sosial di bidang kesehatan yang bertujuan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional berupa kegiatan pelayanan kesehatan, penyediaan fasilitas kesehatan, dan pelatihan tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Program pembinaan lingkungan sosial ini tidak hanya dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten/kota penghasil cukai dan/atau penghasil tembakau saja, tetapi juga dilaksanakan oleh daerah nonpenghasil cukai atau tembakau.

Keempat, sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Program ini meliputi kegiatan penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cukai kepada seluruh masyarakat dan kegiatan pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan ketentuan cukai. Bentuk dari sosialisasi tersebut bisa dilakukan dengan berbagai media komunikasi seperti forum tatap muka, media elektronik, media cetak, media dalam jaringan, dan reklame. Program ini dilaksanakan di seluruh daerah baik penghasil atau nonpenghasil cukai atau tembakau.

Kelima, pemberantasan BKC ilegal. Program ini meliputi kegiatan pengumpulan informasi terkait pelanggaran BKC yang pelunasannya menggunakan pelekatan pita cukai. Pelanggarannya dapat berupa BKC yang dilekati pita cukai palsu, salah peruntukan, atau bahkan yang tidak dilekati pita cukai sesuai ketentuan yang berlaku. Program ini juga dilaksanakan di seluruh daerah baik penghasil atau nonpenghasil cukai atau tembakau.

See also  Https //www.mediafire.com/file/r5nvbdl02m14v6o/pramuka.mp4/file Link Mediafire

Setelah semua DBH CHT didistribusikan ke tiap daerah, maka setelah itu setiap kepala daerah harus menyusun laporan penggunaan DBH CHT untuk pelaksanaan kelima program utama tersebut.(JP-Penulis Adalah Mahasiswa aktif di Politeknik Keuangan Negara STAN)

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.