free stats Gubernur Jambi yang Baru Bertekad Lepaskan Daerahnya dari Himpitan Ekonomi di Tengah Pandemi - kudiam.com

Gubernur Jambi yang Baru Bertekad Lepaskan Daerahnya dari Himpitan Ekonomi di Tengah Pandemi

kudiam.com – Jambi-Provinsi Jambi termasuk salah satu provinsi dari 10 provinsi di Sumatera yang mengalami kemerosotan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan sejak Maret 2020 hingga saat ini. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang menurun, tingginya angka kemiskinan dan mandegnya pembangunan infrastruktur di daerah itu.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, Wahyudin, baru-baru ini memaparkan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan III (Juli – September) masih mengalami minus 1, 36 %. Bila dibandingkan dengan pertumuhan ekonomi Provinsi Jambi yang mencapai 4,40 % tahun 2019, maka pertumbuhan ekonomi daerah itu selama pandemi turun sekitar 3,04 %.

“Dampak pandemi sangat dirasakan oleh sektor transportasi, penyediaan akomodasi, makan minum, perdagangan serta jasa-jasa. Hal tersebut terjadi akibat pembatasan kegiatan ekonomi dan sosial terkait penanggulangan penularan Covid-19 secara nasional dan lokal,” katanya.

Imbas Kemiskinan

Lumpuhnya perekonomian akibat pandemi di daerah tersebut berimbas besar terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat Jambi. Selama pandemi melanda Jambi, angka kemiskinan di daerah itu cukup tinggi. Hal tersebut tercermin dari banyaknya jumlah penduduk penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Covid-19 dan keluarga harapan.

Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial, Rachmat Koesnadi ketika melakukan Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penguatan Program Pemberdayaan untuk Penanganan Fakir Miskin pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Jambi 25 November 2020 mengungkapkan masih tingginya angka kemiskinan di Jambi. Tingginya angka kemiskinan tersebut dapat dilihat dari penerima bantuan sosial dan beras untuk orang miskin (raksin) di daerah itu.

Menurut Rachmat Koesnadi, jumlah keluarga miskin di Jambi yang menerima bantuan sosial tahun 2020 mencapai 102.148 kepala keluarga (KK) dengan total bantuan Rp 376,4 miliar. Kemudian keluarga miskin penerima bantuan beras di Provinsi Jambi tahun lalu sekitar 104.239 KK.

See also  Euro 2020, Ini Negara Masuk 8 Besar

“Masih tingginya jumlah penduduk miskin di Jambi dipengaruhi lesunya kegiatan ekonomi, pertanian dan perdagangan selama pandemi seperti terjadi di seluruh daerah di Indonesia,”katanya.

Infrastruktur Mandeg

Satu lagi dampak berat pandemi terhadap pembanguan di Provinsi Jambi, yaitu mandegnya pembangunan infrastruktur, khususnya jalan. Mandegnya pembangunan infrastruktur tersebut membuat kerusakan jalan di Jambi meningkat karena selama pandemi. Meningkatnya kerusakan jalan tersebut tidak terhindarkan akibat pengalihan dana pembangunan infrstruktur di daerah itu untuk penanganan Covid-19.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, M Fauzi di Jambi baru-baru ini mengatakan, total anggaran pembangunan infrastruktur jalan di Jambi yang dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Jambi tahun lalu mencapai Rp 477 miliar. Tingginya jumlah dana pembangunan infrastruktur di daerah itu membuat perbaikan jalan tidak bisa dilakukan secara optimal. Akibatnya kerusakan jalan pun tinggi.

Dikatakan, ruas jalan nasional dan provinsi di daerah itu yang masih rusak hingga akhir 2020 mencapai 424,16 kilometer (Km) atau sekitar 22,1 % dari sekitar 1.920 Km panjang jalan nasional dan provinsi di daerah itu. Ruas jalan nasional yang rusak di Jambi mencapai 175,56 Km atau 22 % dari total jalan nasional 798 Km di daerah itu. Sedangkan ruas jalan provinsi yang rusak di Jambi mencapai 248,6 Km atau 22 % dari total 1.130 Km jalan provinsi di daerah itu.

“Perbaikan kerusakan jalan di Jambi tidak bisa dilaksanakan sesuai target akibat refocusing (pengalihan) dana infrastruktur untuk penanganan Covid-19 di Jambi. Jadi selama tahun 2020, kami hanya melakukan perbaikan jalan secara terbatas dan sebagian hanya dengan cara tambal sulam atau darurat,”ujarnya.

Tantangan Berat

Smentara itu Gubernur Jambi periode 2016 – 2021, Fachrori Umar seusai pamitan pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi mengenai berakhirnya masa jabatan Gubernur Jambi di gedung DPRD Jambi, Kota Jambi, baru – baru ini mengatakan, pembangunan Jambi di masa mendatang cukup berat menyusul masih belum berakhirnya pandemi Covid-19 dan sulitnya pemperoleh dana pembangunan.

See also  Merangin Miliki SMK Peternakan Terpadu

Dijelaskan, selama pandemi Covid-19 tahun 2020, pembangunan berbagai sektor di Jambi tidak bisa dilakukan secara optimal akibat program pemerintah daerah itu fokus pada penanganan Covid-19. Total anggaran pembangunan dari APBD Provinsi Jambi 2020 yang dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Jambi tahun lalu mencapai mencapai Rp 211 miliar.

“Pengalihan anggaran pembangunan untuk penanganan Covid-19 tersebut membuat sektor-sektor pembangunan yang semestinya mendapat prioritas tahun lalu terpaksa ditangguhkan dan dikurangi. Salah satu sektor pembangunan yang banyak tertunda akibat pengalihan annggaran pembangunan, yakni pembangunan fisik, khususnya pembangunan infratruktur jalan,”katanya.

Dikatakan, percepatan pembangunan di Jambi perlu dilakukan di masa mendatang mencegah terus terjadinya kemunduran ekonomi, peningkatan kemiskinan dan kerusakan sarana dan prasarana infrastruktur, khususnya jalan. Salah satu yang bisa dilakukan untuk melakukan percepatan pembangunan ekonomi di daerah tersebut, yaitu meningkatkan kegiatan ekonomi andalan di Jambi, terutama perkebunan kelapa sawit dan karet.

“Selama ini ekonomi Jambi banyakdidukung sektor perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit dan karet. Karena kedua komoditas perkebunan ini harus mendapat perhatian khusus di masa mendatang. Untuk menunjang pembangunan perkebunan ini perlu ditingkatkan juga perbaikan jalan ke sentra-sentra produksi,”katanya.

Tekad Gubernur Baru

Sementara itu, calon Gubernur Jambi peraih suara terbanyak pada pemilihan gubernur (Pilgub) Jambi 9 Desember 2020, Al Haris di Jambi baru-baru ini bertekad mencari berbagai solusi untuk melakukan percepatan pembangunan Jambi di masa pandemi.

Al Haris yang berpasangan dengan calon Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani pada Pilgub Jambi mengatakan sudah menyusun berbagai prioritas pembangunan untuk membangkitkan ekonomi Jambi setelah dilantik nanti jadi Gubernur Jambi periode 2021 – 2024.

Prioritas pertama pembangunan di daerah itu, yaitu penanggulangan Covid-19. Provinsi Jambi tahun ini berupaya menekan kasus Covid-19 agar pemulihan ekonomi dan kegiatan sosial masyarakat dapat dipercepat. Kemudian Provinsi Jambi juga akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur jalan ke sentra-sentra produksi, pengembangan kawasan kampung pangan terpadu, sentra produksi ternak & kelautan.

See also  Kapolres Bersama Kodim Dan Pemkab Tanjab Barat Evaluasi Kegiatan Satgas Covid-19

Selain itu dicanangkan juga percepatan pembangunan pabrik aspal karet, percepatan hilirisasi produk-produk pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan serta percepatan pembangunan kawasan industri dan pelabuhan Ujung Jabung di pantai timur Provinsi Jambi.

Di sektor ekonomi rakyat, lanjut Al Haris, Pemprov Jambi nantinya akan membangun sinergi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dengan Usha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di bidang peningkatan produksi dan pemasaran produk.

Sementara Menurut Direktur Media dan Publikasi Haris-Sani, Musri Nauli, untuk mencapai target pembangunan Jambi di masa kepemimpinan Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi, Al Haris – Abdullah Sani empat tahun ke depan, anggaran yang disipakan mencapai Rp 1,6 triliun.

Dana tersebut diprioritaskan untuk percepatan ekonomi, yakni program pemberian bantuan dua miliar satu kecamatan (Dumisake). Dana yang dibutuhkan untuk program pemberdayaan ekonomi 141 kecamatan di Provinsi Jambi tersebut sekitar Rp 282 miliar.

Sedangkan untuk membantu pembangunan desa disiapkan anggaran Rp 60 juta untuk setiap desa. Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi sebanyak 1.399 desa di daerah itu mencapai Rp 83,9 miliar.

Menurut Musri Nauli, pembangunan ekonomi rakyat di Jambi juga akan dipercepat melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Setiap UMKM di Jambi akan mendapat bantuan Rp 10 juta. Jadi total dana yang akan disipakna untuk membantu 3.000 unit UMKM di Jambi mencapai Rp 30 miliar.

“Total APBD Provinsi Jambi tahun 2021 mencapai Rp 4,2 triliun. Sekitar Rp 1,3 triliun APBD digunakan untuk belanja pegawai. Sekitar Rp 1,6 triliun APBD tersebut akan dimanfaatkan untuk program percepatan ekonomi rakyat. Jadi kami berharap di tahun pertama kepemimpinan Al Haris – Abdullah Sani, Provinsi Jambi bisa lepas dari himpitan ekonomi akibat pandemi ini,”katanya.(JP-SP)

 

Sumber: BeritaSatu.com

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.