free stats Milenial Cerdas Peduli APBN - kudiam.com

Milenial Cerdas Peduli APBN

Jambipos-APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita para milenial. Tahun 2019 kemarin adalah tahun politik. Tahun diselenggarakannya Pemilu serentak serta tahun dilantiknya pemerintahan baru. Pemerintahan yang terpilih akan menjalankan program dan kebijakan sesuai janji kampanyenya. Darimana program ini dibiayai? Tentu dari APBN kita. Segala program pemerintah seperti Dana Desa, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Prakerja dsb tercantum dalam APBN. Program-program ini dibiayai dari Pendapatan Negara yang berasal dari Pajak dan Bukan Pajak, jika anggarannya defisit atau surplus maka pemerintah melakukan Pembiayaan.

Di zaman informasi digital ini, generasi milenial memiliki peranan penting dalam membawa informasi yang benar dan tepat kepada masyakarat. Seperti yang kita tahu, saat ini masyarakat banyak dibanjiri informasi yang isinya tidak utuh sehingga membuat mereka semakin tidak paham dan menimbulkan keresahan. Beberapa isu hangat dari realisasi tahun 2019 kemarin adalah penerimaan pajak yang shortfall dari targetnya, anggaran negara yang defisit dan utang negara yang semakin meningkat. Nah bagaimana seharusnya sikap kita terhadap APBN negara ini? Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu APBN.

Apa itu APBN?

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran. Landasan Hukum APBN ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 23 yang berbunyi  ayat (1) “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Ayat (2) “Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.” Ayat (3) “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun yang lalu”

See also  Dr Hari Nur Cahya Murni MSi Jadi Penjabat Gubernur Jambi

Jadi, APBN adalah #UangKita, uang rakyat yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat. APBN ini dibuat setiap tahun untuk menjadi acuan Pendapatan dan Belanja Negara agar dapat dilaksanakan sesuai rencana dan dialokasikan sesuai dengan porsinya. Sederhananya, kita ilustrasikan seperti Ibu Rumah Tangga yang mendapat uang bulanan dari suaminya. Ibu ini harus mengalokasikan uang ini untuk biaya sekolah anak, beli bahan makanan, bayar lisrik, cicilan rumah dan sebagainya. Begitupun dengan negara kita, harus ada perencanaan APBN agar negara dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Struktur APBN

Postur APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah, Belanja Negara, Keseimbangan primer, Surplus/Defisit  dan Pembiayaan. Pendapatan Negara dapat diperoleh dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sementara Belanja Negara Belanja pemerintah Pusat dan Daerah. Keseimbangan Primer adalah selisih antara Pendapatan Negara dan Belanja Negara di luar Belanja Bunga.  Jika nilainya positif artinya perintah mampu membayar sebagian bunga utangnya dari pendapatan, sedangkan jika nilainya negative artinya pemerintah harus membayar bunga utang dari pembiayaan baru. Surplus/Defisit artinya selisih antara Pendapatan dan Belanja Negara. Jika defisit, maka pemerintah memerlukan pembiayaan baru untuk menutup deficit tersebut. Sederhananya kita perlu buat utang baru untuk menutup deficit tersebut.

Anggaran Defisit

Jika melihat trend beberapa tahun kebelakang, APBN kita selalu defisit. Lalu, apakah APBN kita akan terus mengalami defisit? Apakah defisit anggaran kita masih dalam batas aman?

Tenang guys, defisit dan utang negara kita masih dalam batas aman yang diperkenankan oleh Undang-undang. Dalam Undang-Undang no. 17 tahun 2003, batas maksimal deficit anggaran adalah 3%  dari PDB dan batas maksimal utang pemerintah adalah 60% dari PDB. Defisit Anggaran 2019 adalah yang terendah sejak 2015. Artinya ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang positif. Terbukti pertumbuhan ekonomi Indonesia berada stabil pada angka 5,05%, tingkat inflasi juga masih terjaga pada angka 2,72%. Saat ini, pemerintah sedang menerapkan kebijakan fiskal ekspansif dimana Belanja Negara lebih besar dari Pendapatan Negara untuk mendorong perekonomian tetap tumbuh. Kebijakan Fiskal Ekspansif ini diarahkan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.

See also  Final Piala Prancis, PSG Kejar Gelar Quadruple

Utang Negara yang semakin besar, akankah membebani Generasi Milenial?

Saat ini Utang negara kita masih dalam batas aman menurut Undang-undang. Namun dengan anggaran yang terus defisit, jumlah utang kita pun semakin meningkat. Dalam ilmu keuangan publik dikenal adanya intergenerational accounting, dimana utang saat ini ditambah nilai kini dari seluruh pengeluaran pemerintah di masa yang akan datang sama dengan pajak yang dibayar oleh generasi sekarang ditambah nilai kini dari jumlah pajak yang dibayar generasi milenial. Artinya utang saat ini tanpa disertai kenaikan pajak saat ini akan mengakibatkan pajak yang ditanggung oleh generasi mendatang lebih besar.

Jadi apakah utang pemerintah ini berdampak negatif dan membebani Generasi Milenial? Jawabannya belum tentu. Utang adalah hal yang baik apabila dikelola dengan baik. Setiap rupiah utang yang dilakukan pemerintah digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat produktif dan investasi jangka panjang. Sehingga dengan perekonomian kita yang terus tumbuh, kualitas SDM semakin meningkat, ditambah bonus demografis kita,  bukan tidak mungkin kita akan menjadi raksasa ekonomi di tahun 2045.

Peran Generasi Milenial

Gimana, sudah mulai paham mengenai APBN ini? Bagaimana sikap kita untuk menjadi milenials yang peduli APBN? Pertama awasi pelaksanaanya. Apabila kita melihat penyimpangan terjadi dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja negara, jangan ragu segera lapor ke pihak yang berwenang. Selanjutnya kita dapat berkontribusi dalam pendapatan negara dengan bayar pajak. APBN adalah #UangKita, Pajak Kita Untuk Kita. Saat ini negara kita masih mengandalkan penerimaan pajak terbesar dari Pajak Badan. Padahal kita punya potensi Pajak Orang Pribadi yang sangat besar. Kita yang punya usaha kecil juga bisa berkontribusi bayar pajak untuk negara, pajak UMKN hanya 0,5% dari omzet kita perbulannya. Terakhir, jika ingin investasi kita dapat berkontribusi dengan membeli SBN (Surat Berharga Negara). Saat ini pemerintah lebih memprioritaskan Utang Dalam Negeri dalam penerimaan pembiayaannya. Membeli SBN merupakan kesempatan bagi kita untuk berpastisipasi pada kegiatan pembangunan karena hasil pembelian langsung masuk APBN. Selain itu, memberi SBN berarti kita memperkuat investor domestic dengan menahan kepemilikan asing terhadap SBN.

See also  Rapat Final Panitia HPN 2020

Nah, sebagai generasi milenial, masa depan bangsa nantinya tentu ada di tangan kita. Mengenal dan memahami APBN turut membantu membangun Indonesia Maju. karena APBN adalah #UangKita, Yuk bersama peduli dan awasi APBN Kita.(JP-Penulis Adalah Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara STAN)

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.